Indonesia di mata Richard Tanter mungkin belum banyak berubah. Dua pekan lalu, dia datang dari Australia untuk menjadi pembicara dalam diskusi bertema Indonesia & The World 1959-1969 di gedung Goethe-Institut, Jakarta. Diskusi itu menghadirkan sejumlah ilmuwan politik dari berbagai negara untuk membahas peristiwa 1965 dari sudut pandang negara masing-masing.
Tanter terperanjat mengetahui istilah G-30-S ternyata masih menjadi "hantu" bagi sebagian kecil masyarakat. "Aneh sekali acara akademik dijaga polisi," kata Direktur Nautilus Institute, Australia, ini. Diskusi juga menghadirkan, antara lain, Bradley Simpson, John Roosa, serta Bernd Schafer. Kedatangan mereka disambut demonstrasi sekelompok orang. Sebagian pembicara sempat berurusan dengan polisi karena masalah perizinan.
Bisik-bisik beredar acara di Goethe-Institut itu diawasi ketat aparat intelijen. Apakah ini menunjukkan intelijen masih seperti di masa Orde Baru? Tanter tak menjawab. Ia mengatakan hanya memantau dinamika intelijen dari kejauhan.
Intelijen sebetulnya bukan dunia yang asing bagi Tanter. Pada 1991, dia menyelesaikan disertasinya di Universitas Monash mengenai intelijen Indonesia 1966-1989. Sebelumnya, dia sering menulis soal Timor Leste. Akibat tulisannya yang kritis di masa Orde Baru, ia pernah dilarang masuk Indonesia.
Sekarang Tanter lebih mendalami masalah keamanan regional dan nuklir. Dia menaruh perhatian pada upaya Indonesia membangun pembangkit listrik bertenaga nuklir di Muria, Jawa Tengah. Indonesia, menurut dia, masih menghadapi persoalan mendasar pengembangan proyek nuklir, yaitu informasi, transparansi, dan regulasi. Tak ada informasi publik, kata dia, yang cukup terperinci mengenai proyek ini.
Kamis pekan lalu, profesor ilmu politik ini menerima Purwani Diyah Prabandari, Yandi M. Rofiyandi, dan fotografer Jacky Rachmansyah dari Tempo di tempatnya menginap di sebuah hotel di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Dengan terbuka dia menyampaikan pandangan tentang peristiwa 1965, intelijen, dan nuklir.
Apa pelajaran penting dari acara seperti Indonesia & The World 1959-1969 di Goethe-Institut?
Saya kira acara di Goethe luar biasa. Tak mudah bagi Goethe-Institut dan pemerintah Jerman menggelar acara itu. Direktur Goethe Franz Xaver Augustin mengatakan kita di sini bicara tentang budaya. Kita tak bisa bicara tentang budaya tanpa sejarah. Kita tak bisa berpikir tentang sejarah tanpa memori. Saya kira acara ini sangat konstruktif bagi orang Indonesia. Jadi kita punya pengalaman melewati trauma.
Ada sebagian masyarakat yang menolak acara itu karena dianggap mempromosikan komunisme....
Saya merasa aneh ketika acara akademis seperti itu harus dikawal polisi. Ada Gerakan Pemuda Islam memprotes acara di Goethe. Mereka menganggap komunisme sebagai kekotoran sejarah Indonesia. Saya kagum pada langkah Direktur Goethe-Institut dan Friedrich-Ebert-Stiftung yang membuka dialog dengan massa.
Insiden itu mengingatkan suasana di era Orde Baru ketika polisi dan intelijen membatasi diskusi tentang komunisme....
Saya melakukan penelitian tentang intelijen ketika zaman Orde Baru. Saya tak mendalami kondisi intelijen sekarang. Jadi saya tak berkomentar tentang intelijen. Saya hanya merasa kecewa karena polisi membiarkan insiden itu terjadi.
Benarkah intelijen sekarang belum berubah, masih seperti di era Orde Baru?
Saya tak mau berkomentar. Bukannya takut. Saya mempelajari intelijen era Orde Baru dalam waktu lama. Saya sekarang mengamati Indonesia dari kejauhan. Alasan saya mempelajari intelijen 1966-1989 adalah memang waktu itu topiknya sangat penting.
Dalam diskusi di Goethe, Anda menyebutkan Australia tak bereaksi apa-apa terhadap peristiwa 1965?
Pemerintah Australia mendukung tentara mengambil alih kekuasaan dan menghancurkan kekuatan politik Partai Komunis Indonesia. Indonesia kiri akan menjadi ancaman militer dan politik. Australia, seperti Amerika Serikat dan Inggris, ingin Indonesia pro-Barat dalam Perang Dingin. Alasan lainnya, rasisme di kalangan politikus konservatif, elite birokrasi, dan media di Australia. Ada pernyataan menarik Perdana Menteri Harold Holt di New York Times. Dia mengatakan, dengan terbunuhnya 500 ribu sampai sejuta komunis, berarti akan ada reorientasi.
Apakah parlemen di Australia sama sekali tak membahas adanya pembunuhan besar-besaran itu?
Sangat sedikit pembahasan tentang peristiwa pembantaian setelah 1 Oktober 1965. Menteri Luar Negeri pernah memberikan pernyataan keprihatinan singkat pada Maret 1966. Anggota sayap kiri Partai Buruh, J.F. Cairns, pernah mengangkat isu itu. Pemerintah tak menanggapi dan kelompok kanan mencemoohnya.
Bagaimana pandangan media Australia tentang peristiwa 1965?
Media besar di Australia memberitakan soal kudeta dan peristiwa politik sangat terperinci. Tapi informasi tentang pembunuhan ketika itu sangat sedikit. Ketika itu jurnalis Australia di Indonesia sangat sedikit sehingga hanya mengandalkan informasi dari kedutaan. Media menyebutkan ada pembunuhan, tapi tak jelas lokasi dan sebagainya. Mereka menulis pembunuhan orang PKI, tapi tak dijelaskan pelakunya. Beberapa tulisan bahkan menggambarkan peristiwa itu sebagai karakter Indonesia. Seluruh bangsa mengamuk.
Anda menyebutkan masyarakat Australia kurang perhatian terhadap peristiwa pembunuhan di Indonesia. Mengapa bisa demikian?
Alasannya sederhana, selama setahun setelah 1 Oktober 1965, masyarakat biasa di Australia tak memiliki sumber informasi. Sedikit sekali artikel dari koran mengenai pembunuhan itu.
Apa sikap Australia terhadap pengembangan teknologi nuklir di Indonesia?
Nuklir bisa dilihat sebagai sumber energi sekaligus senjata. Sebagian kecil komunitas di Australia, bukan pemerintah, ada yang menganggap, kalaupun Indonesia mengembangkan teknologi nuklir untuk kebutuhan energi, bisa jadi akan berkembang menjadi senjata. Tapi itu pendapat minoritas.
Bagaimana Anda mengamati arah pengembangan nuklir Indonesia?
Pengembangan teknologi nuklir di Indonesia sangat tak jelas. Kalau bicara tentang nuklir, semua orang tak akan percaya bagaimana arah pengembangan teknologi nuklir sampai ada tanda tangan kontrak. Kami ingin memastikan informasi yang benar mengenai pengembangan nuklir Indonesia. Saya kira Indonesia tak berencana mengembangkan teknologi ke senjata. Kalau arahnya ke senjata, pasti akan mendapat sorotan dari International Atomic Energy Agency dan Amerika.
Apakah penelitian nuklir di Indonesia sudah cukup memadai?
Kita prihatin dengan manajemen risiko. Ada yang harus ditangani serius dalam pengembangan nuklir di Indonesia. Ingat Abdul Qadir Khan. Ilmuwan Pakistan ini menjual nuklir ke pasar gelap. Ini salah satu kekhawatiran pengembangan nuklir, apalagi kecenderungan korupsi masih besar.
Apa masalah utama pengembangan nuklir di Indonesia?
Indonesia mengembangkan penelitian nuklir melalui Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan). Masih ada persoalan besar, yakni informasi, transparansi, dan kekuatan regulasi di Indonesia. Tak ada informasi publik yang mendetail, misalnya terkait dengan lokasi. Lokasi pengembangan nuklir di Muria, Jawa Tengah, bisa terganggu pengaruh vulkanik dan seismik. Muria bukanlah lokasi yang bagus.
Soal regulasi, bukankah ada Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten)?
Kita tak bisa bergantung pada Bapeten. Apalagi ada kasus korupsi di lembaga ini beberapa tahun lalu. Mereka harus bisa meyakinkan publik bahwa ada perubahan di Bapeten. Isu keselamatan juga menjadi kekhawatiran setelah kejadian Lapindo. Persoalan lain adalah risiko keuangan. Donor sulit masuk kalau tak ada informasi tepercaya. Contoh kecil soal harga berdasarkan keterangan Batan. Selama sepuluh tahun harga selalu US$ 1.800 per kilowatt. Padahal penentuan harga sangat kompleks. Paling tidak harga harus direvisi dua atau tiga kali. Donor akan melihat informasi yang dipercaya.
Pertanyaan besarnya, apakah Indonesia bisa melewati tantangan ini?
Dulu banyak yang menentang pengembangan nuklir di Jepara. Lalu diusulkan di Banten. Tapi mereka bilang Banten terlalu dekat dengan Jakarta dan ada Krakatau. Bangka kabarnya pas karena di sana ada tanah granit yang solid. Tapi sampai sekarang belum ada penelitian di Bangka.
Sampai sekarang di masyarakat juga masih ada pro-kontra pembangunan pembangkit listri tenaga nuklir....
Ya. Ada yang menyebutkan sudah saatnya beralih ke sumber energi alternatif. Ada pula yang menyebutkan sumber energi lain masih banyak selain nuklir yang sangat berisiko. Seperti disebutkan tadi, pengembangan nuklir Indonesia menghadapi persoalan vulkanik dan seismik, regulasi keamanan, serta pembiayaan. Persoalan lain: jawaban buruk bahwa pengembangan nuklir untuk pemenuhan kebutuhan energi.
Batan pernah mengatakan siap membangun pada 2020?
Batan mengatakan soal itu beberapa tahun lalu. Enam bulan belakangan mereka mengatakan bisa jadi tidak karena banyak yang menentang. Mengenai kebutuhan energi, desentralisasi sumber energi seperti mikrohidro bisa dilakukan.
Jadi seharusnya setiap negara menghindari pemakaian tenaga nuklir sebagai sumber energi?
Sebab, selalu ada risiko dalam pengembangan nuklir. Belum lagi soal sampah yang sulit ditangani. Orang menganggap nuklir merupakan solusi terbaik dalam perubahan iklim, tapi secara umum sebetulnya sangat merusak lingkungan.
| Richard Tanter Karier: Profesor hubungan internasional Universitas Kyoto Seika, Jepang, 1989-2003 | Konsultan kurikulum Universitas Deakin, Australia, 2003 | Profesor hubungan internasional Royal Melbourne Institute of Technology, Australia, 2004-2010 | Direktur Nautilus Institute, Australia Pendidikan: Sarjana ilmu politik Universitas Melbourne, Australia, 1971 | Master sosiologi New School for Social Research, 1982 | Doktor ilmu politik Universitas Monash, Australia, 1992 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar