KPPN Minta Dilibatkan dalam Kongres PSSI
Monday, 14 March 2011 17:57 WIB
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Komite Penyelamatan Persepakbolaan Nasional (KPPN) akhirnya sepakat untuk tidak menggelar Kongres pemilihan ketua umum PSSI tandingan. KPPN yang menglaim memiliki mandat 87 pemilik suara sepakat Kongres dilakukan oleh PSSI di bawah kepengurusan Nurdin Halid.
"Kita sepakat karena itu bagian dari imbauan Pemerintah," kata Ketua KPPN, Syahrial Damopolii, saat melakukan pertemuan dengan Staf Khusus bidang Hukum Menpora, Faisal Abdullah; Sekretaris Menpora, Wafid Muharam; Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga, Djoko Pekik, di Gedung Kemenpora, Jakarta, Senin (14/3).
Namun, Syahrial mengatakan, kesepakatan itu bukannya tanpa syarat. KPPN meminta Pemerintah melalui Kemenpora untuk memastikan Kongres dilakukan sesuai dengan Standart Electoral Code dan Statuta FIFA. "Kalau mereka melanggar, kami meminta Menpora segera menindak tegas," ujar dia
Selain itu, Syahrial mengatakan, pihaknya meminta dilibatkan dalam penyelenggaraan Kongres karena mandat 87 pemilik suara berada pada pihaknya dan PSSI di bawah kepemimpinan Nurdin sudah mendapat mosi tidak percaya. "Seperti apa teknisnya keterlibatan kami, itu yang kamu harapkan difasilitasi oleh Menpora," ujar dia.
Diberitakan sebelumnya, PSSI sudah merespon permintaan FIFA dan akan menggelar Kongres untuk Komite Pemilihan dan Komite Banding pada 26 Maret mendatang. Sedangkan, Kongres Pemilihan Ketua Umum digelar 29 April mendatang.
Faisal mengatakan, pihaknya akan mengawasi jalannya kongres agar sesuai aturan yang direstui FIFA. "Kami meminta Kongres dilakukan secara terbuka," kata dia. Menurut dia, keterlibatan KPPN dimungkinkan karena anggota PSSI memang dapat dilibatkan dalam proses kongres
"Kita sepakat karena itu bagian dari imbauan Pemerintah," kata Ketua KPPN, Syahrial Damopolii, saat melakukan pertemuan dengan Staf Khusus bidang Hukum Menpora, Faisal Abdullah; Sekretaris Menpora, Wafid Muharam; Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga, Djoko Pekik, di Gedung Kemenpora, Jakarta, Senin (14/3).
Namun, Syahrial mengatakan, kesepakatan itu bukannya tanpa syarat. KPPN meminta Pemerintah melalui Kemenpora untuk memastikan Kongres dilakukan sesuai dengan Standart Electoral Code dan Statuta FIFA. "Kalau mereka melanggar, kami meminta Menpora segera menindak tegas," ujar dia
Selain itu, Syahrial mengatakan, pihaknya meminta dilibatkan dalam penyelenggaraan Kongres karena mandat 87 pemilik suara berada pada pihaknya dan PSSI di bawah kepemimpinan Nurdin sudah mendapat mosi tidak percaya. "Seperti apa teknisnya keterlibatan kami, itu yang kamu harapkan difasilitasi oleh Menpora," ujar dia.
Diberitakan sebelumnya, PSSI sudah merespon permintaan FIFA dan akan menggelar Kongres untuk Komite Pemilihan dan Komite Banding pada 26 Maret mendatang. Sedangkan, Kongres Pemilihan Ketua Umum digelar 29 April mendatang.
Faisal mengatakan, pihaknya akan mengawasi jalannya kongres agar sesuai aturan yang direstui FIFA. "Kami meminta Kongres dilakukan secara terbuka," kata dia. Menurut dia, keterlibatan KPPN dimungkinkan karena anggota PSSI memang dapat dilibatkan dalam proses kongres
Redaktur: taufik rachman
Reporter: ratna puspita
KPPN Batal Gelar Kongres Tandingan
Senin, 14 Maret 2011 21:49 WIB
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Komite Penyelamatan Persepakbolaan Nasional (KPPN) batal menggelar Kongres tandingan dan memutuskan untuk mengikuti Kongres PSSI pada 26 Maret dan 29 April agar tidak terjadi kisruh jelang pemilihan ketua umum PSSI periode 2011-2015. Ketua KPPN Syahrial Damopolii bersama 87 anggota pemilik suara usai membacakan keinginan KPPN itu kepada pemerintah di kantor Kemenpora, Jakarta, Senin.
Menurut Syahrial, KPPN melakukan ini demi mencari solusi yang terbaik. KPPN tidak mau menambah kisruh kondisi saat ini. Ia membantah jika melunaknya KPPN karena tidak percaya diri serta karena desakan anggota pengurus. Dari hasil pertemuan dua hari lalu, Syahrial menjelaskan hal tersebut sudah disepakati bersama.
Dalam Kongres PSSI, KPPN meminta syarat untuk dapat bergabung. Syarat pertama dimulai dengan penyelenggaraan Kongres yang harus mengacu pada Statuta FIFA, Standar Statuta FIFA, dan Standard Electoral Code FIFA. Selain itu, Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional beserta setiap peraturan pemerintah yang menjadi pelaksananya.
Kongres juga harus berdasar pada Statuta AFC dan Kode Disiplin AFC dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KON/KOI. Syarat lainnya, anggota KPPN ikut dalam unsur kepanitiaan dan kesekretariatan Kongres. Syarat lainnya yakni Komite Eksekutif (Exco) PSSI dilarang mencoret daftar nama Ketua Umum/Ketua dan Sekretaris umum/sekretaris dari setiap anggota KPPN pemilik suara tanpa persetujuan KPPN.
Pada Kongres pada 26 Maret diharapkan dapat mengubah Statuta PSSI yang dianggap merugikan, seperti pasal 35 ayat 4 yang menyangkut pasal kriminal. Serta jadwal lengkap untuk Kongres 29 April yang harus sesuai Standard Electoral Code. Permintaan ini diharapkan KPPN dapat dijembatani Pemerintah, serta KON/KOI dan meminta mereka untuk menindaktegas jika syarat dan ketentuan itu tidak dijalankan. Jika Kongres itu nantinya dilanggar maka KPPN akan menyelenggarakan Kongres sendiri.
Kementerian Pemuda dan Olahraga yang diwakili Deputi Bidang Pembinaan Prestasi Kemenegpora Joko Pekik berjanji pihaknya akan mengawal kongres sesuai permintaan KPPN.
Menurut Syahrial, KPPN melakukan ini demi mencari solusi yang terbaik. KPPN tidak mau menambah kisruh kondisi saat ini. Ia membantah jika melunaknya KPPN karena tidak percaya diri serta karena desakan anggota pengurus. Dari hasil pertemuan dua hari lalu, Syahrial menjelaskan hal tersebut sudah disepakati bersama.
Dalam Kongres PSSI, KPPN meminta syarat untuk dapat bergabung. Syarat pertama dimulai dengan penyelenggaraan Kongres yang harus mengacu pada Statuta FIFA, Standar Statuta FIFA, dan Standard Electoral Code FIFA. Selain itu, Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional beserta setiap peraturan pemerintah yang menjadi pelaksananya.
Kongres juga harus berdasar pada Statuta AFC dan Kode Disiplin AFC dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KON/KOI. Syarat lainnya, anggota KPPN ikut dalam unsur kepanitiaan dan kesekretariatan Kongres. Syarat lainnya yakni Komite Eksekutif (Exco) PSSI dilarang mencoret daftar nama Ketua Umum/Ketua dan Sekretaris umum/sekretaris dari setiap anggota KPPN pemilik suara tanpa persetujuan KPPN.
Pada Kongres pada 26 Maret diharapkan dapat mengubah Statuta PSSI yang dianggap merugikan, seperti pasal 35 ayat 4 yang menyangkut pasal kriminal. Serta jadwal lengkap untuk Kongres 29 April yang harus sesuai Standard Electoral Code. Permintaan ini diharapkan KPPN dapat dijembatani Pemerintah, serta KON/KOI dan meminta mereka untuk menindaktegas jika syarat dan ketentuan itu tidak dijalankan. Jika Kongres itu nantinya dilanggar maka KPPN akan menyelenggarakan Kongres sendiri.
Kementerian Pemuda dan Olahraga yang diwakili Deputi Bidang Pembinaan Prestasi Kemenegpora Joko Pekik berjanji pihaknya akan mengawal kongres sesuai permintaan KPPN.
Redaktur: Krisman Purwoko
Sumber: antara
KPPN Tetap Solid untuk Terjadinya Perubahan di PSSI
Tuesday, 15 March 2011 22:03 WIB
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Komite Penyelamat Persepakbolaan Nasional (KPPN) menyatakan tetap solid untuk terjadinya perubahan di tubuh PSSI. "Tidak ada perpecahan di tubuh KPPN. Itu tidak benar. Yang ada hanyalah perbedaan pendapat. Kami menghormati semua pendapat, termasuk imbauan dari Menpora dan Ketua KONI/KOI," kata Sekretaris KPPN, Tuty Dau, kepada wartawan di Jakarta, Selasa.
Ia menegaskan bahwa KPPN merupakan gabungan dari 84 pemegang mandat dari pengurus provinsi dan klub anggota PSSI pemilik hak suara. KPPN sendiri membatalkan menggelar Kongres sendiri di kota Surabaya dan Solo serta memutuskan mengawal Kongres yang dilakukan oleh Komite Eksekutif PSSI dengan syarat penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan Statuta FIFA. "Pilihan mengikuti Kongres itu berdasarkan pertemuan dengan Menpora Andi Mallarangeng dan Ketua Umum KONI/KOI, Rita Subowo," katanya.
Hal senada disampaikan Ketua KPPN Syahrial Damopolii yang didampingi Zulfahmi, Pengurus Klub Persires Rengat. "Kami tidak akan pernah menyerah menyuarakan suara 84 anggota KPPN di kongres PSSI nanti. Jadi, kalau ada yang bilang kami melemah itu tidak benar," kata Syahrial.
Disinggung soal Nurdin Halid, menurut dia, KPPN mempersilakan Nurdin Halid untuk maju lagi di kongres PSSI mendatang. Namun, Syahrial yakin mayoritas suara sudah tidak mendukung Nurdin Halid lagi. Syarial menegaskan, KPPN akan mengawal ketat penyelengaraan kongres PSSI nanti. Jika terjadi pelanggaran maka KPPN tak segan-segan untuk melaksanakan kongres sendiri.
Ia menegaskan bahwa KPPN merupakan gabungan dari 84 pemegang mandat dari pengurus provinsi dan klub anggota PSSI pemilik hak suara. KPPN sendiri membatalkan menggelar Kongres sendiri di kota Surabaya dan Solo serta memutuskan mengawal Kongres yang dilakukan oleh Komite Eksekutif PSSI dengan syarat penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan Statuta FIFA. "Pilihan mengikuti Kongres itu berdasarkan pertemuan dengan Menpora Andi Mallarangeng dan Ketua Umum KONI/KOI, Rita Subowo," katanya.
Hal senada disampaikan Ketua KPPN Syahrial Damopolii yang didampingi Zulfahmi, Pengurus Klub Persires Rengat. "Kami tidak akan pernah menyerah menyuarakan suara 84 anggota KPPN di kongres PSSI nanti. Jadi, kalau ada yang bilang kami melemah itu tidak benar," kata Syahrial.
Disinggung soal Nurdin Halid, menurut dia, KPPN mempersilakan Nurdin Halid untuk maju lagi di kongres PSSI mendatang. Namun, Syahrial yakin mayoritas suara sudah tidak mendukung Nurdin Halid lagi. Syarial menegaskan, KPPN akan mengawal ketat penyelengaraan kongres PSSI nanti. Jika terjadi pelanggaran maka KPPN tak segan-segan untuk melaksanakan kongres sendiri.
Redaktur: Krisman Purwoko
Sumber: antara
Tak Ada Perpecahan di Tubuh KPPN
Editor: Aloysius Gonsaga
Selasa, 15 Maret 2011 | 19:06 WIB
Seperti diberitakan sebelumnya, KPPN akhirnya memutuskan mengikuti kongres PSSI. Padahal, sebelumnya mereka berikrar untuk melaksanakan kongres sendiri di kota Surabaya dan Solo.
KPPN mengklaim, hal ini mereka lakukan karena mendengar himbauan Menteri Pemuda Negara dan Olahraga, Andi Mallarangeng, dan Ketua Umum KONI/KOI, Rita Subowo. Nah, masalahnya ada beberapa anggota KPPN yang tidak setuju dengan langkah tersebut dan menghendaki pelaksanaan kongres sendiri.
"Yang saya baca hari ini seolah-olah ada perpecahan di tubuh KPPN. Itu tidak benar. Yang ada hanyalah perbedaan pendapat. Kami menghormati semua pendapat, termasuk himbauan dari Menegpora dan Ketua KONI/KOI," tandas Tuty di FX Plaza, Selasa (15/3/2011).
Sementara itu, Ketua KPPN, Syahrial Damopolii, membantah kalau kehadiran pihaknya telah menambah rumit kisruh PSSI. Menurut Syahrial, KPPN ini hadir karena para pemilik suara ingin adanya perubahan yang signifikan di tubuh PSSI.
"Kami 84 anggota KPPN ini berkumpul setelah melihat dan mendengar apa yang disuarakan hati nurani masyarakat pecinta sepak bola Indonesia. Kami tidak akan pernah menyerah menyuarakan suara 84 anggota KPPN di kongres PSSI nanti. Jadi, kalau ada yang bilang kami melemah itu tidak benar," ujar Syahrial.
KPPN: Jangan Harap Menang, Nurdin!
Editor: Aloysius Gonsaga
Selasa, 15 Maret 2011 | 19:10 WIB
Ya, KPPN mengklaim mereka telah memiliki 84 dari total 100 hak suara di kongres mendatang. Mereka juga telah membuat mosi tidak percaya kepada kepemimpinan Nurdin Halid.
"Silakan saja kalau Nurdin mau maju lagi, nanti kita lihat saja di kongres. Tapi ingat, 84 suara sudah menolak dia, jadi kita lihat saja nanti," papar Ketua KPPN, Syahrial Damopolii, di FX Plaza, Selasa (15/3/2011).
Syarial melanjutkan, KPPN akan mengawal ketat penyelengaraan kongres nanti. Jadi, jika nanti ada pelanggaran-pelanggaran yang tak diinginkan, maka KPPN takkan segan-segan untuk melaksanakan kongres sendiri.
"Kami akan melapor ke Menpora apabila ada pelanggaran-pelanggaran. Dan kami meminta Menpora untuk bertindak tegas dan memberikan kartu merah. Kami siap melaksanakan kongres jika ada pelanggaran, karena kami sudah punya tahapan-tahapan dan agenda-agenda kongres yang akan dilaksanakan di kota Surabaya dan Solo," sambung Syahrial.
KPPN juga takkan menyiapkan nama-nama untuk dipilih dalam Komite Pemilihan atau Komite Banding. KPPN menyerahkan semuanya pada mekanisme yang ada.
"Tak ada nama yang kami persiapkan. Tapi yang jelas Komite Pemilihan dipilih dari anggota-anggota PSSI, tidak boleh dari luar. Kalau Komite Banding haruslah dipilih dari orang-orang profesional yang tahu hukum," tuntas Syahrial.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar