HANTU WIKI
RIAUPOS > Monday, 14 Mar 2011 | Posted by IDRIS
Maka sehari kemudian Kedutaan Besar Australia di Jakarta didemo oleh KNPI. Australia menuai kecaman karena dinilai telah menghina Kepala Negara Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia marah dan memboikot para wartawan Australia yang bertugas di Indonesia.
Tapi Bill Hayden, Menteri Luar Negeri Australia ketika itu, mengatakan pers di Australia memang mempunyai kebebasan mutlak dan tidak bisa dicampuri sama sekali oleh pemerintah.
Apa yang ditulis pers bukan berarti sama dengan sikap pemerintah. Kejadian itu masih tersimpan dalam catataan saya, karena nyaris membatalkan keberangkatan saya untuk studi di James Cook University, Townsville, Australia, pada krisis hubungan tersebut.
Beberapa hari kemudian dalam sebuah kunjungan ke peternakan sapi di luar Townsville, peternaknya mengatakan, mereka tak ada urusan sama sekali dengan tulisan di Sidney Morning Herald itu.
Pada suatu hari kemudian, Perdana Menteri Australia Paul Keating berkunjung ke Jakarta untuk bertemu Presiden Soeharto. Konon, dengan takzim Perdana Menteri Australia itu bertanya kepada Presiden Soeharto sekaligus mohon
petunjuk.
Australia ingin belajar dari Indonesia bagaimana caranya agar bisa menjadi negara republik. Dengan santun Presiden Soeharto menjawab, Indonesia juga ingin belajar dari Australia bagaimana caranya menjadi negara kerajaan.
Perbincangan itu mungkin hanya sekadar humor politik. Namun pada 12 Agustus 1999, Australia sungguh-sungguh melakukan referendum. Rakyat Australia dihadapkan pada dua pilihan, apakah setuju untuk membentuk sebuah Republik Australia, atau tidak.
Hasilnya, 45,13 persen untuk jawaban iya, dan 54,87 persen untuk jawaban tidak. Dengan demikian, mayoritas rakyat Australia memilih Australia tetap berbentuk kerajaan. Monarchi parlementer dengan pers bebas.
Dalam perspektif kebebasan pers itu, beberapa hari lalu, koran The Sidney Morning Herald, Australia kembali berulah. Kali ini Presiden SBY yang kena sengatnya. Mengutip dokumen Wikileaks, The Sidney Morning Herald dan koran The Age, menyebut Presiden SBY menyalahgunakan kekuasaan.
Berita tersebut mencuri perhatian. Sebab, situs Wikileaks, organisasi internasional yang bermarkas di Swedia ini, memang gemar menerbitkan dokumen-dokumen rahasia entah dari mana dan ba-gaimana cara mereka mendapatkannya.
The Sidney Morning Herald memang telah memuat hak jawab atas berita yang merugikan Presiden SBY dan bangsa Indonesia tersebut, juga permintaan maaf secara terbuka.
Demikian pula permintaan maaf Dubes AS di Indonesia yang disebut-sebut oleh Wikileaks sebagai salah seorang narasumber. Tapi nasi sudah jadi bubur, hak jawab dan permintaan maaf itu tak seimbang dengan luka yang ditimbulkan.
Ketidaktepatan dan ketidakadilan informasi yang dikenal dengan asimetri informasi di abad informasi canggih ini sering membawa korban, banyak orang dihukum walau tak bersalah dan banyak orang bersalah tak dihukum. Asimetri informasi yang dikemas oleh negara maju, agaknya telah menjadi momok alias hantu.
Adakah karena itu maka situs yang membuat heboh itu bernama Wikileaks? Leak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya hantu, maka Wikileaks berarti hantu-hantu wiki. Iya tak iya…
UNTUNG ADA RATIH
RIAUPOS > Monday, 21 Mar 2011 | Posted by IDRIS
Jangankan ribuan jiwa, satu jiwa saja melayang menimbulkan duka lara bagi orang-orang tercinta.
Dalam perspektif transcendental, musibah selalu menjadi sebuah iktibar. Semuanya takdir. Bahwa hidup ini hanya sementara. Bahwa Zat Yang Maha Kuasa yang punya skenario, bagi yang ditakdirkan menjadi korban tsunami itu, hari Sabtu 12 Maret 2011 tak pernah ada. Kisah mereka sampai di situ.
Tapi dalam perspektif akal manusia, yang menggunakan ilmu pengetahuan sebagai instrumen, bencana selalu dievaluasi untuk meminimalisir akibatnya bila monster sejenis datang lagi di kemudian hari.
Kita percaya, betapa maju pun masyarakat Jepang, mereka memiliki sistem kepercayaan yang kuat, bahkan disebut, tidak ada negara modern lain di dunia ini yang memiliki sistem kepercayaan primitif sekuat Jepang.
Shinto merupakan kepercayaan asli Jepang. Shinto didasarkan pada pemikiran yang percaya dengan banyak dewa (polytheisme) dan kekuatan alam (matahari, bulan, gunung, laut, ombak, angin, petir, dll). Hal ini berpengaruh pada sikap hormat yang sangat tinggi masyarakat Jepang kepada alam (hansblox.blogspot.com).
Namun Jepang modern telah menyiasati bagaimana meminimalkan korban akibat gempa bumi. Jepang tidak ingin musibah seperti apa yang mereka sebut sebagai Gempa Besar Kanto (Great Kanto Earthquake) pada 1923 yang menewaskan 142.000 orang, terulang (vivanews.com).
Artinya, Jepang menyadari, sudah menjadi takdir alam mereka menempati kepulauan yang rawan gempa, mereka tak mungkin pindah ke lain benua, tapi mengurangi korban adalah wilayah akal manusia.
Itulah yang kita pahami. Jepang merencanakan gedung-gedung bertingkat yang bersahabat dengan gempa. Lihat, betapa anggota parlemen Jepang tidak panik. Mereka yakin gedungnya tak akan runtuh walau digertak gempa 8,9 Skala Richter.
Early warning system (sistem peringatan dini) untuk menghadapi tsunami pun dirancang sehingga masyarakat bisa menyelamatkan diri sedini mungkin. Rakyat pun dilatih untuk bertindak cepat.
Seperti kita dengar dari penyiar televisi, setiap warga selalu siaga dengan sebuah kantong yang berisi keperluan sangat vital dalam keadaan darurat, yang langsung bisa dibawa menyelamatkan diri.
Oleh karena itu kalau kita tonton bencana hebat yang terjadi itu, korban bisa berlipat ganda, tapi Jepang telah belajar banyak dari Gempa Besar Kanto. Rakyatnya telah terlatih.
Kita sudah punya UU Nomor 56/1999 tentang Rakyat Terlatih. Rakyat Terlatih (Ratih) adalah komponen dasar kekuatan pertahanan keamanan negara yang mampu melaksanakan fungsi ketertiban umum, perlindungan rakyat, keamanan rakyat, dan perlawanan rakyat dalam rangka penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.
Ratih bertujuan untuk meningkatkan daya dan kekuatan tangkal bangsa dan negara, membantu TNI dan Polri menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dan menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat.
Sebenarnya wajar bila TNI dan Polri membesarkan Ratih. Kendalanya barangkali ada dua. Pertama, pendanaan; kedua, persepsi masyarakat. Padahal Ratih sebuah keniscayaan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar