Aktivis Asosiasi Suporter Indonesia melakukan aksi teatrikal saat mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta Selatan, Jumat (21/1/2011). Mereka mendukung langkah KPK untuk mengusut dugaan korupsi di Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia.
Ketika Kepentingan Sesaat Bertemu
Jumat, 11 Maret 2011 | 11:47 WIB
KOMPAS.com - Musyawarah Nasional Luar Biasa PSSI di Ancol digelar pada 19-20 April 2009. Salah satu hal penting yang dibahas adalah pengesahan Statuta PSSI yang drafnya baru mendapat rekomendasi oleh FIFA. Sayangnya, draf Pedoman Dasar PSSI yang beredar di kalangan peserta, dalam beberapa ayat berbeda dengan draf statuta berbahasa Inggris, yang baru disetujui FIFA.
Perbedaan mendasar terkait Pasal 35 tentang Komite Eksekutif butir 4 yang berbunyi: ”Anggota Komite Eksekutif... harus tidak sedang dinyatakan bersalah atas suatu tindakan kriminal pada saat Kongres....”. Sedang draf Statuta PSSI berbahasa Inggris yang disetujui FIFA berbunyi, ”The members of the Executive Committee... shall not being guilty of a Criminal Offense...”.
Ketika hal ini ditanyakan kepada Direktur Asosiasi Anggota dan Pengembangan FIFA Thierry Regenass, dia menolak berkomentar. Regenass hadir sebagai pemantau Munaslub PSSI bersama Direktur Legal AFC Nguyen Ti Mydung untuk memastikan agenda munaslub berjalan sesuai keinginan FIFA.
Yang mengherankan, draf berbahasa Inggris yang seharusnya menjadi acuan ketika muncul beda penafsiran, tidak diberikan kepada peserta. Sejak awal PSSI terus berkelit jika wartawan meminta draf statuta berbahasa Inggris yang sudah disetujui FIFA.
Pengurus PSSI terus mengulur waktu munaslub membahas masalah statuta. Rupanya, mereka butuh waktu melakukan konsolidasi dan sosialisasi statuta agar gelaran munaslub lancar.
Tidak kritisnya utusan AFC dan FIFA di munaslub diduga kuat terkait persaingan Presiden Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) Mohammed bin Hammam dengan Sheikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa (Bahrain) dalam berebut kursi Komite Eksekutif FIFA. Persaingan sengit kedua tokoh itu akhirnya dimenangi Hammam dengan suara 23-21, pada 8 Mei 2009.
Saling kunci
Hampir semua pengelola klub sadar, selama kepemimpinan Nurdin Halid tim nasional PSSI belum pernah mengangkat piala. Bahkan, sifat pengelolaan PSSI selama delapan tahun terakhir cenderung personal. Keputusan Komisi Disiplin PSSI dengan mudah dianulir ketua umum, meski kesalahan cukup fatal.
Persebaya pernah harus turun dari Liga Super ke Divisi Utama. Bukan atas kesalahan sendiri, melainkan karena keputusan sangat sepihak Komisi Banding PSSI, yaitu Persebaya harus bertanding melawan Persik Kediri. Padahal, sebelumnya Komisi Disiplin PSSI memutuskan Persebaya menang 3-0 atas Persik karena menganggap Persik tidak bisa menggelar pertandingan.
Yang lebih absurd, ketika Saleh Ismail Mukadar mulai membuka borok PSSI dan memboyong Persebaya ke Liga Primer Indonesia (LPI). Pengurus Provinsi PSSI Jatim lalu meminta klub dari Kabupaten Kutai Barat diboyong ke Surabaya untuk ikut kompetisi Divisi Utama. Tak heran jika warga Surabaya merasa tidak memiliki hubungan emosional dengan ”Persebaya” baru ini.
Sayangnya, para pengurus provinsi PSSI atau klub tidak berdaya. Hampir semua pendanaan di daerah hanya dari dua sumber: APBD dan sponsor. Semuanya ditangani PSSI di Jakarta. Ketidakmandirian ini membuat mereka merasa nyaman meski harus menerima kenyataan pahit, misalnya terkait suap atau pengaturan skor pertandingan.
Belum lagi jika melihat kepentingan pimpinan klub di daerah yang didominasi pejabat publik. Mereka menjadikan sepak bola sarana penghimpun massa sehingga muncul kecenderungan klub tidak boleh kalah jika tampil di kandang. Dari sinilah awal mula pengaturan skor terjadi.
Wajar jika kemudian antara klub dan PSSI terkesan saling butuh sekaligus saling kunci. Di satu sisi, pengelola ingin klubnya selalu menang di kandang, di sisi lain oknum pengurus PSSI seolah tidak punya kewajiban melaksanakan program apa pun untuk mengembangkan prestasi sepak bola. Contoh paling nyata, pembinaan pemain usia muda.
Suara sumbang nyaring terdengar dari pengurus klub yang klubnya mulai ”ditinggalkan” pengurus PSSI, seperti terjadi pada Persebaya Surabaya atau Persekabpas Pasuruan. Ketika muncul ide penyelenggaraan LPI, beberapa klub mulai sadar akan ketidakmandiriannya dan berpaling dari PSSI. Sayang, PSSI yang lama terlena sama sekali tidak mau mengakomodasi LPI, bahkan merespons negatif. (ELD/ACI/EKI/GRE/EKI/UTI/DIA/HEN)
Sumber : Kompas Cetak
Editor: A. Wisnubrata |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar